ISAK 35 untuk Yayasan: Apa yang Berubah dari PSAK 45 dan Cara Menyusunnya
Laporan keuangan yayasan, sekolah, dan lembaga nirlaba sejak 2020 mengikuti ISAK 35. Ini penjelasan awam tentang aset neto, dana terikat, dan lima laporan yang diminta donatur dan pengawas.
Diperbarui 19 September 2026 · Bukan nasihat pajak atau hukum — verifikasi dengan konsultan Anda.
Sejak tahun buku 2020, laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba — yayasan, sekolah swasta, lembaga keagamaan, LSM — mengikuti ISAK 35 (Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba), menggantikan PSAK 45. Perubahannya lebih pada cara menyajikan daripada cara mencatat, tetapi justru itu yang sering membuat bendahara bingung.
Yang berubah dari PSAK 45
| PSAK 45 (lama) | ISAK 35 (berlaku) | |
|---|---|---|
| Istilah ekuitas | Aset bersih: tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen | Aset neto: tanpa pembatasan dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya |
| Laporan utama | Posisi keuangan, aktivitas, arus kas | Posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, catatan |
| Format | Diatur khusus untuk nirlaba | Mengikuti PSAK umum dengan penyesuaian judul dan klasifikasi |
Intinya: pembatasan berasal dari pemberi dana, bukan dari keputusan pengurus. Dana yang diberikan donatur untuk membangun gedung adalah aset neto dengan pembatasan; dana operasional dari SPP adalah aset neto tanpa pembatasan. Kalau pengurus sendiri "menyisihkan" dana untuk renovasi, itu tetap tanpa pembatasan (bisa dijelaskan di catatan).
Lima laporan yang disusun
- Laporan posisi keuangan — aset, liabilitas, dan aset neto (dipisah tanpa/dengan pembatasan).
- Laporan penghasilan komprehensif — pendapatan dan beban satu periode, dengan surplus/defisit dipisahkan per kelompok aset neto.
- Laporan perubahan aset neto — saldo awal, surplus/defisit, pelepasan pembatasan (dana terikat yang sudah dipakai sesuai tujuannya), saldo akhir.
- Laporan arus kas — aktivitas operasi, investasi, pendanaan.
- Catatan atas laporan keuangan — kebijakan, rincian dana per program, dan pengungkapan pembatasan.
Tiga hal yang membuat laporan yayasan berantakan
- Dana program tercampur dengan dana operasional. Solusinya bukan rekening bank terpisah (boleh, tetapi tidak wajib), melainkan pencatatan per dana sejak transaksi diinput: setiap penerimaan dan pengeluaran ditandai dananya.
- Pelepasan pembatasan tidak dicatat. Saat dana pembangunan dipakai untuk membangun, aset neto dengan pembatasan berkurang dan yang tanpa pembatasan bertambah. Tanpa jurnal ini, laporan perubahan aset neto tidak akan cocok.
- Tidak ada jejak siapa menyetujui. Donatur besar dan yayasan induk menanyakan ini saat audit ringan. Alur persetujuan (bendahara menyiapkan → ketua menyetujui) sebaiknya tercatat di sistem, bukan di WhatsApp.
Pajak yayasan, singkat saja
Yayasan tetap wajib pajak: memotong dan menyetor PPh 21 gaji guru/staf, dan bisa dikenai PPh badan atas penghasilan yang bukan dari sumbangan/hibah. Sisa lebih yang ditanamkan kembali untuk sarana pendidikan dalam jangka waktu tertentu bisa dikecualikan sesuai ketentuan. Ini wilayah konsultan pajak — yang bisa dilakukan aplikasi adalah memastikan angkanya siap.
Di AKURATIA, profil "yayasan/nirlaba" menyiapkan daftar akun ISAK 35, pemisahan dana per program, laporan perubahan aset neto, dan alur persetujuan bertingkat. Lihat solusi untuk yayasan.
Laporan yayasan sesuai ISAK 35, lengkap dengan jejak persetujuan
Donatur, pengawas, dan yayasan induk meminta laporan yang jelas: dana mana yang terikat, berapa aset neto berubah, siapa yang menyetujui. AKURATIA menyusunnya dari transaksi harian...